Teluk Bintuni, DEIYAI WIYAI NEWS – Bentrok antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada 11 Oktober 2025 di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, menyebabkan sedikitnya 194 warga sipil terpaksa mengungsi ke hutan.
Mereka berasal dari sembilan kampung di dua distrik yang kini ditinggalkan akibat operasi militer yang berlangsung di wilayah tersebut. Enam kampung di Distrik Moskona Utara yakni Moyeba Satu, Mesum, Moyeba Utara, Moyeba Timur, Moyeba Barat, dan Meven serta tiga kampung di Distrik Moskona Utara Jauh, yaitu Inovina, Mosror, dan Mesyem Timur, dilaporkan kosong dari aktivitas warga.
Selain pengungsian, empat gereja di Moskona Utara dan tiga gereja di Mosror ditinggalkan oleh jemaat. Dua sekolah dasar dan satu sekolah menengah di dua distrik itu juga tak lagi beroperasi karena warga, termasuk tenaga pendidik, memilih menyelamatkan diri.
“Warga sipil yang masih bertahan di hutan belum mendapat perhatian atau perlindungan apa pun. Mereka hidup dalam ketakutan dan kekurangan bahan makanan,” ujar seorang sumber gereja di Moskona yang enggan disebutkan namanya demi keamanan, melalui pesan singkat yang diterima media ini.
Ketakutan dan Trauma di Tengah Operasi Militer
Upaya advokat dan gereja untuk memulangkan para pengungsi belum berhasil. Warga menolak kembali ke kampung karena takut diinterogasi dan mengalami intimidasi dari aparat keamanan.
“Trauma mereka sangat dalam. Banyak anak dan perempuan tidak bisa tidur karena mendengar suara tembakan di sekitar kampung,” tambah sumber tersebut.
Sementara itu, laporan lapangan menyebutkan adanya pembongkaran dan perusakan rumah-rumah warga di lokasi yang ditinggalkan, diduga dilakukan aparat keamanan yang melakukan penyisiran. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah daerah Teluk Bintuni terkait laporan ini.
Akses menuju lokasi pengungsian juga terbatas karena kondisi medan yang berat dan lemahnya jaringan komunikasi. Hal ini menyulitkan lembaga kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan maupun memastikan kondisi kesehatan para pengungsi.
Desakan Penghentian Operasi Militer
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam pernyataan resminya mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan operasi militer di kawasan pemukiman warga sipil, khususnya di wilayah Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh.
KNPB menilai operasi tersebut telah memicu krisis kemanusiaan dan memperburuk kondisi psikologis masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah untuk menarik pasukan militer dari Moskona, serta menghentikan segala bentuk penangkapan, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga sipil di seluruh Tanah Papua,” demikian bunyi pernyataan KNPB yang diterima redaksi.
KNPB juga menyerukan kepada lembaga kemanusiaan nasional dan internasional termasuk Human Rights Watch, Amnesty International, Free West Papua Campaign, LBH Papua, dan gereja-gereja di Papua Barat agar segera memantau dan menyalurkan bantuan bagi pengungsi yang kini bertahan di hutan.
Krisis Kemanusiaan yang Luas di Papua Barat
Insiden di Teluk Bintuni ini menambah daftar panjang pengungsian akibat konflik bersenjata di Tanah Papua.
Sebelumnya, kasus serupa terjadi di Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Maybrat, di mana ribuan warga sipil harus meninggalkan rumah akibat operasi militer.
Pengamat HAM di Papua menilai bahwa situasi seperti ini menunjukkan perlunya pendekatan dialog damai dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga Papua.
“Selama pendekatan keamanan masih dijadikan prioritas, warga sipil akan selalu menjadi korban,” ujar seorang aktivis HAM di Jayapura.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa dalam bentrok di Kampung Moyeba, maupun langkah pemerintah daerah dalam menangani para pengungsi.
