Manado, DEIYAI WIYAI NEWS – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Yalimo (HIPMY) Manado mengeluarkan pernyataan sikap terkait konflik di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang dipicu oleh dugaan ujaran rasis berupa sebutan “monyet” terhadap seorang siswa SMA Negeri 1 Elelim oleh oknum pelajar non-OAP.

Ketua Badan Pengurus HIPMY, Elia Aliknoe, menegaskan bahwa rasisme adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi.

Ia menyebut kasus tersebut bukanlah yang pertama terjadi, mengingat insiden serupa pernah dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019 lalu.

“Penghinaan rasial semacam ini tidak boleh dianggap remeh. Kami tidak boleh diam, kami harus melawan,” ujar Aliknoe saat menyampaikan orasi di depan Asrama Mahasiswa Yalimo, Tomohon, Sulawesi Utara.

HIPMY menilai, selain ujaran rasis, konflik yang terjadi di Yalimo juga tidak lepas dari kepentingan politik dan ekonomi, termasuk adanya aktivitas tambang emas ilegal di Distrik Benawa.

Aliknoe menuding situasi tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kehadiran aparat keamanan di wilayah Yalimo.

Tuntutan HIPMY

Dalam pernyataannya, HIPMY menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Yalimo dan Kepolisian Daerah Papua, antara lain:

1. Menindak tegas pelaku ujaran rasis sesuai UU No. 40 Tahun 2008 dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
2. Mencopot Kapolres Yalimo karena dianggap tidak menjalankan tugas perlindungan dan penegakan hukum.
3. Mengadili oknum aparat TNI/Polri yang diduga menembak warga sipil bernama Sadrak Yohame hingga meninggal dunia.
4. Menghentikan penangkapan sepihak terhadap pelajar, mahasiswa, maupun warga sipil di Yalimo.
5. Menghentikan pembangunan pos-pos militer dan menarik aparat organik maupun non-organik dari Yalimo.
6. Melarang pemberian izin tanah kepada pihak asing atau non-OAP untuk pembangunan ruko, kios, maupun pos militer di wilayah Yalimo.

HIPMY menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan, mereka siap melakukan mobilisasi besar-besaran dan menduduki Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo.

“Rasisme adalah persoalan serius yang mengancam kemanusiaan. Kami mendesak pemerintah dan aparat untuk segera bertindak,” tegas Aliknoe menutup pernyataannya.