Jayapura, DEIYAI WIYAI NEWS – Komite Nasional Papua Barat, Menggelar Aksi Long March Guna Memperingati Hari Tani Internasional. Lokasi Tiga Titik yang berbeda, Perumnas III Waena dan Ekspo serta Abepura, Kota Jayapura, Papua. Rabu, (24/9).

Aksi ini dilaksanakan untuk memperingati hari tani internasional; Tujuan aksi kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Namun ruang demokrasi dibungkam oleh Porli di ketiga titik.

Dalam aksi tersebut komite nasional Papua Barat (KNPB) turun dengan versi mereka, dan ini themanya, “Tutup investasi (SDA), Militerisme dan Tuntaskan Pelanggaran HAM di Papua.”

Dibawah ini adalah pernyataan sikap:

1. Rakyat west papua meminta kepada pemerintah Prabowo – Gibran sebagai kolonial Indonesia segera menutup semua perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di papua yang merusak sungai-sungai tercemar limbah tambang, Hutan-hutan adat diratahkan, dan masyarakat lokal terus kehilangan hak atas tanah serta ruang hidup.
2. Rakyat west papua, mendesak kepada pemerintah kolonial Indonesia segera hentikan segala upaya mengambil alih tanah milik kaum tani di west papua dengan kekuatan militer atas nama kepentingan negara.
3. Pemerintah indonesia, Segera hentikan pendoropan militer organik maupun non organik untuk pengamanan pemodal dan investasi yang posisi pemilik hak tanah.
4. Pemerintah indonesia, Hentikan penyelesaian kejahatan negara (Pelanggaran Hak asasi manusia) di papua dengan cara-cara pendekatan militer.
5. Segera pemerintah Prabowo – Gibran ambil langkah penyelesaian konflik bersenjata antara TNI – PORLI dan TPNPB yang mengakibatkan 100,335 orang yang mengungsi di Maibrat, Ndugama, Pengunungan Bintang, Intan Jaya, dan Yahukimo akibat konflik bersenjata.
6. Rakyat Papua menegaskan segera bebaskan seluruh tahanan politik dan tahanan perang disejumlah wilayah di indonesia seperti; Makassar, Maluku, Kalimantan dan seluruh tanah papua.
7. Pemerintah indonesia, Segera mengambil langkah tegas menghukum aktor ujaran rasis oleh masyarakat Melayu terhadap rakyat bangsa Papua dari waktu ke waktu yang merendahkan martabat Papua.
8. Rakyat west papua, mendesak kepada pemerintah indonesia Segera membuka ruang demokrasi, akses jurnalis asing ke papua untuk meliput semua ketidakadilan dan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Papua.
9. Pemerintah indonesia, Segera menutup semua perusahaan asing dan nasional di papua dan membuka ruang demokrasi untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum sebagai solusi damai dan demokratis bagi rakyat papua barat.
10. Rakyat west papua, Kembali mendesak pemerintah indonesia untuk segera menanggapi desakan internasional dan membuka akses bagi pemantau independen serta media internasional ke west papua Forum Melanesia Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) secara konsisten menyatakan keprihatinan mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia di papua, bahkan pada KTT PIF 2023 menegaskan kembali agar indonesian membuka akses bagi komisioner tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan bangsa-bangsa (HAM PBB). Kantor komisaris tinggi HAM PBB (OHCHR) sejak 2018 adanya “patterns of extradujicial killings, arbitrary arrests, and excessive uce of force” di Papua, sementara dalam mekanisme Universal Periodic Review (UPR) tahun 2022, lebih dari 10 negara anggota PBB mendesak indonesia membuka akses internasional dan menghentikan impunitas.
11. Rakyat Papua, Menegaskan bahwa Prabowo tidak layak bicara di forum PBB karena rekam jejaknya sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan penjahat kemanusiaan. Kehadiran Prabowo di PBB hanya akan digunakan untuk menutupi kolonial indonesia di Papua dan memoles citra rezim militeris yang akan terus membunuh rakyatnya sendiri. Kami mendesak negara-negara anggota PBB, khususnya negara-negara Melanesia dan Pasifik, untuk tidak diam, tetap menolak dan mengecam kehadiran Prabowo di forum internasional.
12. Manajemen PT. Freeport Indonesia segera evakuasi secara 7 karyawan yang tertimbun, dengan jaminan keselamatan dan perawatan medis penuh.
13. Rakyat Papua, Menyeruhkan kepada perusahaan multinasional agar mematuhi hukum butuh internasional, hak lingkungan dan prinsip keadilan sosial.
14. Rakyat bangsa papua Menyeruhkan kepada solidaritas untuk perlawanan luas tanpa batas terhadap PT. Freeport Indonesia.

Demikian pernyataan rakyat papua disamping oleh Komite Nasional Papua Barat sebagai media tertindas rakyat papua sebagai sikap politik bangsa papua kepada pemerintahkolonial indonesia (*)